• Home
• Insight

SMSI Tabanan Meledak! Kolaborasi Tiga Lembaga Resmi Teken PKS dan Gebrak Literasi Jurnalistik untuk ASN

• Reporter : admin
• Editor :

• 09 April 2026
• Insight
• Tabanan

TABANAN, NETIZENBALI.COM - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tabanan menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) sekaligus meluncurkan program literasi jurnalistik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (9/4/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan.

Penandatanganan kerja sama ini melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan, STISIP Margarana, serta IKADIN Kabupaten Tabanan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas informasi publik.

Ketua SMSI Kabupaten Tabanan, I Wayan Ariasa, menyampaikan bahwa sejak dilantik pada 20 Desember 2024, pihaknya terus berupaya menjalankan roda organisasi secara aktif dan produktif. Selain menuntaskan program internal, SMSI Tabanan juga menggulirkan berbagai program sektoral yang menyasar masyarakat luas.

“Salah satu program unggulan kami adalah Kampanye Praktik Baik Literasi Media SMSI Kabupaten Tabanan, yang hingga saat ini telah dilaksanakan sebanyak delapan kali,” ujarnya.

Program tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pemerintah desa, hingga masyarakat adat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang benar serta membangun budaya literasi media yang sehat dan bertanggung jawab.

Di bidang sosial, SMSI Tabanan juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan sembako serta pembangunan dua unit fasilitas bedah rumah di Kecamatan Selemadeg Barat, bekerja sama dengan Yayasan Sahaja Sawah.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, menekankan pentingnya profesionalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengingatkan bahwa produk jurnalistik memiliki standar berbeda dengan konten media sosial.

“Wartawan wajib mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, serta kode perilaku profesi. Setiap informasi harus diverifikasi dan memiliki kejelasan narasumber,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar insan pers tidak terjebak dalam praktik “jurnalisme air ludah”, yakni penyajian informasi tanpa proses verifikasi yang memadai. Menurutnya, wartawan profesional harus turun langsung ke lapangan, memastikan fakta, dan menghadirkan pemberitaan berimbang atau cover both sides.

Lebih lanjut, ia menyebut kehadiran SMSI bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pola kerja media yang benar, sekaligus meminimalisir potensi konflik akibat pemberitaan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pantun, “Jalan-jalan ke Tabanan, singgah sebentar di Kediri. Kalau gamang hadapi wartawan, carilah ilmu di SMSI.”

Dari pihak pemerintah daerah, Bupati Tabanan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten I Setda Tabanan, I Made Agus Hartawiguna, menyambut baik inisiatif tersebut. Program literasi jurnalistik ASN dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah, yakni “Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)”.

Di era digital yang dinamis, ASN dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi serta menangkal penyebaran hoaks.

“ASN harus mampu menjadi sumber informasi yang kredibel. Kami berharap program ini membekali ASN agar lebih bijak bermedia sosial dan mampu menyajikan informasi yang akurat sesuai kaidah jurnalistik,” ujarnya saat meresmikan program tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur Kasih Ibu Hospital Tabanan dr. Ni Gusti Ayu Made Sri Pujarini, M.M., Ketua STISIP Margarana I Gusti Ngurah Agung Bagus Widiana, serta perwakilan IKADIN Kabupaten Tabanan I Gede Made Indra Bangsawan, SH, bersama berbagai elemen masyarakat lainnya.

Melalui kegiatan ini, SMSI Tabanan menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem media yang profesional sekaligus mendukung peningkatan kapasitas komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah. (NB/Wan)